RINCIAN PENYERAHAN JKP DALAM PP 49 TAHUN 2022

Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. PPN disebut juga Value Added Tax (VAT) atau Goods and Service Tax (GST).

PPN merupakan jenis pajak tidak langsung karena iuran pajaknya disetorkan oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak. Dengan kata lain, penanggung pajak tidak perlu menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya.

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pihak yang berhak memungut PPN adalah pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP bisa orang pribadi maupun badan yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari Rp4,8 miliar per tahun.

Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 197/PMK.03/2013. Bagi pengusaha yang pendapatannya masih belum mencapai Rp4,8 M, maka tidak wajib menjadi PKP. Namun, pengusaha itu boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

PP Nomor 49 Tahun 2022

Sejak 29 Oktober 2021, Pemerintah meresmikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Terdapat banyak turunan dari Undang-Undang ini, di antaranya tertuang dalam PP 49 tahun 2022 tentang PPN dibebaskan dan PPN atau PPnBM tidak dipungut atas impor dan/atau penyerahan BKP tertentu dan/atau pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean.

PP yang terdiri dari 11 Bab dan 38 Pasal dengan 5 Bab bahasan inti ini diteken oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 12 Desember 2022. BKP dan JKP apa saja yang diatur dalam PP 49 Tahun 2022? Lebih detailnya, PP 49 Tahun 2022 ini mengatur terkait :

1. Impor dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. BKP dan JKP yang dibebaskan di antaranya adalah :
2. Vaksin polio dan vaksin covid-19
3. Buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran
4. BKP dalam penanganan bencana alam dan non alam nasional
5. Jasa konstruksi tempat hanya untuk keperluan ibadah
6. Jasa konstruksi bangunan bagi korban bencana alam
7. Jasa konstruksi dalam penanganan bencana alam
8. Impor dan penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN, di antaranya adalah :
9. Mesin dan peralatan pabrik
10. Hasil laut dan perikanan
11. Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak
12. Hewan ternak
13. Bibit dan benih pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan
14. Pakan ternak (kecuali pakan hewan kesayangan)
15. Pakan ikan
16. Bahan pakan untuk pembuatan ternak dan bahan baku utama pakan ikan
17. Satuan rumah susun umum milik
18. Rumah umum, asrama mahasiswa/pelajar, rumah pekerja/pondok boro
19. Bahan baku kerajinan perak berupa perak butiran dan perak batangan
20. Listrik, termasuk biaya penyambungan dan biaya beban listrik
21. Air bersih
22. Senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket/rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya
23. Komponen/bahan untuk pembuatan senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket/rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya
24. Senjata, amunisi, peralatan militer dan perlengkapan militer milik negara lain dalam rangka kegiatan militer berupa latihan militer bersama
25. Peralatan dam suku cadangnya untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrogafi, dan foto udara wilayah NKRI
26. Kendaraan dinas khusus kepresidenan
27. Barang keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, barang untuk konservasi alam
28. Kebutuhan pokok tertentu
29. Gula konsumsi dalam bentuk gula Kristal putih berasal dari tebu
30. Barang hasil pertambangan/pengeboran diambil langsung dari sumbernya
31. Liquefied natural gas dan compressed natural gas
32. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum
33. Obat-obatan diimpor dengan APBN-APBD untuk kepentingan masyarakat
34. Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan diimpor dengan APBN-APBD untuk kepentingan masyarakat
35. Penyerahan JKP tertentu yang bersifat strategis di dalam daerah pabean (Indonesia) dan/atau pemanfaatan JKP tertentu yang bersifat strategis di luar daerah pabean (luar negeri) di Indonesia yang dibebaskan dari pengenaan PPN, meliputi :
36. Jasa pelayanan kesehatan medis
37. Jasa pelayanan social
38. Jasa pengiriman surat dengan perangko
39. Jasa keuangan
40. Jasa asuransi
41. Jasa pendidikan
42. Jasa penyiaran tidak bersifat iklan
43. Jasa angkutan umum (di darat, di laut, dan di udara)
44. Jasa tenaga kerja
45. Jasa telepon umum dengan uang logam
46. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
47. Jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum
48. Jasa yang diterima dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah NKRI
49. Impor dan penyerahan BKP/JKP tertentu yang bersifat strategis dan/atau pemanfaatan JKP tertentu yang bersifat strategis dari luar negeri di Indonesia yang tidak dipungut PPN, meliputi :
50. Impor alat angkutan air
51. Penyerahan suku cadang pesawat
52. Penyerahan suku cadang kereta api
53. Komponen kereta api suku cadang
54. Penyerahan emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara
55. Jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional
56. Jasa persewaan kapal, pelabuhan, perawatan dan perbaikan kapal
57. Jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh badan usaha penyelenggara perkeretaapian umum
58. Impor BKP yang dibebaskan dari pungutan bea masuk yang dipungut PPN dan PPnBM, meliputi :
59. Barang kiriman hadiah untuk ibadah umum, amal, social, atau kebudayaan
60. Barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
61. Barang keperluan khusus penyandang disabilitas
62. Peti atau kemasan lain berisi jenazah atau abu jenazah
63. Barang pindahan TKI, mahasiswa, PNS, anggota TNI/Polri
64. Barang pribadi dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu
65. Barang impor sementara
66. Barang dipergunakan oleh K3S minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi
67. Barang yang telah diekspor dan diimpor kembali dalam kualitas sama
68. Barang yang telah diekspor untuk perbaikan dan diimpor kembali
69. Barang untuk diolah atau dipasang pada barang lain yang mendaoat KITE (kemudahan impor untuk tujuan ekspor)
70. Barang yang diimpor oleh UMKM
71. Barang dalam rangka kerjasama/PKP2B oleh kontraktor
72. Barang kiriman untuk kepentingan penanggulangan bencana alam

Notes :

Peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkannya PP Nomor 49 tahun 2022 adalah :

1. PP 146 tahun 2020 s.t.d.t.d PP 38 tahun 2003
2. PP 81 tahun 2015 s.t.d.t.d PP 48 tahun 2020
3. PP 40 tahun 2015 s.t.d.t.d PP 58 tahun 2021
4. PP 50 tahun 2019

Penulis : Team Izinesia