jenis kredit pajak

Jenis-Jenis Kredit Pajak (Pajaknesia.id)

Download Aplikasi izinesia untuk memudahkan Cara Menghitung PPN

Pengertian PPh Badan dan Wajib Pajak Badan

Pajak Penghasilan Badan (PPhB) atau PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Sedangkan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang tergabung dan bekerjasama dalam bentuk modal yang melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha yang diwajibkan dalam ketentuan perpajakan.

Hak Wajib Pajak Badan

Hak mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak
Hak mendapat perlindungan kerahasiaan data
Hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak
Hak mendapatkan fasilitas pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)
Hak peroleh insentif perpajakan

Kewajiban Wajib Pajak Badan

Kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan
Wajib membayar kewajiban pajaknya
Kewajiban melaporkan pajaknya
Kewajiban berlaku kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan pajak

Jenis-Jenis Kewajiban PPh Badan

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 mengatur mengenai pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atau karyawan Anda, dan harus dibayarkan setiap bulannya. Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh 22 adalah pajak penghasilan yang mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada:

Transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham
Royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain tanah dan transfer bangunan atau jasa.

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan. Tarif PPh 25 kemudian terbagi menjadi tiga klasifikasi berdasarkan tingkat brutonya.

Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, serta telah disetorkan. Maka nilai lebih pajak terutang tersebut harus dibayarkan sebelum SPT PPh Badan dilaporkan.

Pajak Penghasilan Pasal 15

PPh Pasal 15 adalah pajak yang mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk Wajib Pajak Badan yang bergerak pada:

Sektor pelayaran atau penerbangan internasional
Perusahaan asuransi luar negeri
Pengeboran minyak, gas dan geothermal
Perusahaan dagang asing
Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) mengatur pajak yang dipungut dari penghasilan yang dipotong dari:

Bunga deposito dan tabungan lainnya
Bunga obligasi dan surat utang negara
Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi
Hadiah undian
Transaksi saham dan sekuritas lainnya
Serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah merupakan pajak yang dibebankan untuk transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai PPN biasanya ditambahkan pada harga pokok barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut.

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau produk yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok. Barang tersebut biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kalangan tertentu yang pada umumnya merupakan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Dalam menyetorkan pajak terutang, wajib pajak badan dapat terlebih dahulu menghitung kredit pajak untuk dikreditkan. Apa itu kredit pajak dan bagaimana cara menghitung kredit pajak? Simak penjelasan di bawah ini…

Apa Yang Dimaksud Dengan Kredit Pajak?

Kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, setelah ditambah dengan pajak yang dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak terutang, termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri. Dalam setiap tahunnya, wajib pajak harus membayar pajak terutang yang terhitung pada periode tahun pajak. Pembayaran pajak terutang itu akan dilakukan melalui pembayaran pajak oleh Wajib Pajak atau melalui pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dari pajak-pajak yang dibayarkan, Wajib Pajak dapat mengkreditkan beberapa jenis pajak yang telah dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutang pada akhir tahun.

Jenis-Jenis Kredit Pajak

Kredit pajak tidak terbatas pada satu jenis pajak saja. Tetapi ada beberapa jenis pajak yang dapat dikreditkan. Berikut adalah jenis-jenis kredit pajak:

Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan sesuai ketentuan dalam Pasal 21.
Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sesuai ketentuan dalam Pasal 22.
Pemotongan pajak atas penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan lain sesuai ketentuan dalam Pasal 23.
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sesuai ketentuan dalam Pasal 24.
Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk tahun pajak terkait sesuai ketentuan dalam Pasal 25.
Pemotongan pajak atas penghasilan sesuai ketentuan dalam Pasal 26 Ayat 5.

Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pajak

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak yang dibayarkan, maka kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan atau diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Sedangkan segala bentuk penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final, tidak boleh diperlakukan sebagai kredit pajak. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak. Namun, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum dilakukan pengembalian pajak di antaranya:

Keabsahan bukti pungutan, bukti potongan, dan bukti pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Kebenaran materiil tentang besaran pajak penghasilan terutang.

Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang berhak untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan dan catatan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya pajak penghasilan terutang. Kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan harus dikembalikan kepada wajib pajak sebagai restitusi. Sedangkan kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Pajak Penghasilan disampaikan, paling lambat ketika batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

Cara Menghitung Kredit Pajak

Pada tahun 2018 PT ABC memiliki PPh Terutang sebesar Rp 3.487.000.000. Data Kredit pajak PT ABC selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Angsuran PPh pasal 25 setiap bulan Rp 100.000.000
PPh pasal 21 atas tunjangan pajak karyawan Rp 900.000.000
PPh pasal 22 atas impor mesin ATM Rp 1.400.000.000
PPh pasal 23 atas sewa dan jasa sesuai bukti potong sebesar Rp 150.000.000

Berdasarkan data tersebut, berapa kredit pajak PT ABC untuk tahun 2018? Berapa PPh Kurang/Lebih Bayar dari PT ABC?

Jawab :

Kredit Pajak:
- PPh pasal 21 atas tunjangan pajak karyawan = Rp 900.000.000
- PPh pasal 22 atas impor mesin ATM = Rp 1.400.000.000
- PPh pasal 23 atas sewa dan jasa sesuai bukti potong sebesar = Rp 150.000.000
- Angsuran PPh pasal 25 (12 bulan) = Rp 1.200.000.000
- Total Kredit Pajak = Rp 3.650.000.000
PPh Lebih Bayar:

PPh Terutang – Total Kredit Pajak

Rp 3.487.000.000 – Rp 3.650.000.000 = Rp 163.000.000

Maka, total kredit pajak PT ABC untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 3.650.000.000 dan PPh lebih Bayarnya adalah sebesar Rp 163.000.000

Pada tahun 2019 PT JKL memiliki PPh Terutang sebesar Rp 348.700.000. Data Kredit pajak PT JKL selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pemotongan PPh Pasal 21 Rp 50.000.000
Pemotongan PPh Pasal 22 Rp 50.000.000
Pemotongan pajak dari modal (PPh Pasal 23) Rp 100.000.000
Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) Rp 5.000.000
Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Rp 15.000.000

Berdasarkan data tersebut, berapa kredit pajak PT JKL untuk tahun 2019? Berapa PPh Kurang/Lebih Bayar dari PT JKL?

Jawab :

Kredit Pajak:
- Pemotongan PPh Pasal 21= Rp 50.000.000
- Pemotongan PPh Pasal 22 = Rp 50.000.000
- Pemotongan pajak dari modal (PPh Pasal 23) = Rp 100.000.000
- Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) = Rp 5.000.000
- Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak = Rp 15.000.000
- Total Kredit Pajak = Rp 220.000.000
PPh Kurang Bayar:

PPh Terutang – Total Kredit Pajak

Rp 348.700.000 – Rp 220.000.000 = Rp 128.700.000

Maka, total kredit pajak PT ABC untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 348.700.000 dan PPh kurang Bayarnya adalah sebesar Rp 128.700.000

Penulis : Team Izinesia