Cara Lapor PPh Final Pasal 4 ayat 2

cara menghitung perhitungan pasal tarif pph 21 lapor pph final pasal 4 ayat 2

Download Aplikasi izinesia untuk memudahkan cara menghitung tarif pajak PPh pasal 4 Ayat 2

aplikasi pembukuan toko jasa konsultan pengurusan pajak murah konsultasi pendampingan perhitungan pelaporan pribadi badan hukum pkp pt cv umkm yayasan terbaik jakarta bandung bogor tangerang bekasi banten

Pengertian dan Jenis-Jenis PPh Final

PPh Final berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat Wajib Pajak menerima penghasilan. Sehingga wjib pajak akan terbebas dari kewajiban perpajakannya setelah melunasi PPh Final Terutang.  Berikut ini adalah jenis-jenis PPh Final:

  1. Pasal 4 ayat (2)

Terdapat 5 pengelompokan penghasilan yang termasuk ke dalam PPh Final sesuai Pasal 4 ayat (2), yaitu:

  • Penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan lainnya, Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara (SUN), dan Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
  • Penghasilan dalam bentuk Hadiah Undian.
  • Penghasilan dari Transaksi Saham dan Sekuritas lainnya, Transaksi Derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
  • Penghasilan dari Transaksi Pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan, Usaha Jasa Konstruksi, Usaha Real Estate, dan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
  • Penghasilan Tertentu lainnya.
  1. Pasal 15

Pajak Penghasilan Final berdasarkan Pasal 15 UU Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 ini artinya PPh Final digunakan pada pengenaan pajak penghasilan netto yang menggunakan Norma Penghitungan Khusus. Norma Penghitungan Khusus digunakan untuk menghitung penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan Pasal 16. Tarif PPh Final sesuai Pasal 15 UU PPh ini diatur dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 yakni tarif 0,5% dari omzet bruto.

  1. Pasal 17 ayat (2c)

Merujuk pada Pasal 17 ayat (2c) UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan bersifat final yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.

  1. Pasal 19

Pajak pasal 19 merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung dan/atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarannya. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga, maka akan dikenakan PPh pasal 19 ini. Tariff untuk PPh pasal 19 ini adalah sebesar 10% dari nilai selisih asset yang direvaluasi.

  1. Pasal 21

Pajak Penghasilan Final ini merupakan pajak yang dipotong/dipungut atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

  • Tarif Pajak Penghasilan Final Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus

Sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat Final.

  1. Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 21 atas Uang Pesangon adalah:
  • Penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000 = 0%
  • Penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 = 5%
  • Penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000 = 15%
  • Penghasilan bruto di atas Rp 500.000 = 25%
    1. Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 21 atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua adalah:
  • Penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000 = 0%
  • Penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 = 5%
    • Tarif PPh Final Honorarium dan Imbalan Lain yang Diterima PNS atas Bebas APBN/APBD

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang diterima PNS atas bebas dari APBN atau APBD dikenakan Pajak Penghasilan Final.

Tarif Pajak Penghasilan Final atas honorarium ini ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat jabatannya, yaitu:

  • Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan POLRI, Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya adalah = 0%
  • Golongan III, Anggota TNI dan POLRI Golongan Pangkat Perwira Pratama, dan pensiunannya adalah = 5%
  • Pejabat negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya adalah = 15%
  1. Pasal 22

Pajak Penghasilan Final yang dikenakan sesuai Pasal 22 UU PPh ini dilakukan terhadap kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

  1. Pasal 26

Sedangkan PPh Final berdasarkan Pasal 26 UU PPh ini adalah pajak bersifat final yang dikenakan pada Wajib Pajak luar negeri atau Badan Usaha Tetap (BUT) atas Dividen, Bunga, Royalti, Imbalan, Hadiah, Pensiun, Premi swap, dan keuntungan karena pembebasan utang.

  1. PPh Final UMKM

Pajak Penghasilan Final PP 23/2018 ini dikenakan pada UMKM dengan omzet bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 setahun. Tarif Pajak Penghasilan Final UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018 yang kini diperbarui ketentuannya dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 adalah 0,5% dari peredaran bruto.

 

Cara Menghitung PPh Final Pasal 4 ayat 2

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2:

  1. Merry menyimpan uang di Bank BCB dalam bentuk deposito sebesar Rp 5.000.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Merry menerima bunga setiap bulannya sebesar Rp 50.000. Berapa pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito yang didapatkan Merry?

Jawab :

Bunga deposito yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2 adalah bunga deposito yang bernilai di atas Rp Rp 7.500.000.

  1. Sindy mengikuti acara undian berhadiah dan berhasil mendapatkan hadiah undian senilai Rp 15.000.000. Dari hadiah undian tersebut, berpaa pajak yang harus dipotong?

Jawab :

Pajak Hadiah Undian = 25% x Rp 15.000.000 = Rp 3.750.000

  1. Lela memiliki tabungan di Bank MoneyABC sebesar Rp 500.000.000 dengan bunga 12% pertahun. Sehingga bunga yang diterima perbulannya adalah Rp 5.000.000. Berapa pajak PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipungut?

Jawab :

Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 = 20% x Rp 5.000.000 = Rp 1.000.000 perbulan atau Rp 12.000.000 selama setahun

 

jasa konsultan pengurusan pajak pribadi umkm badan hukum pembuatan pendirian pt cv yayasan koperasi pendaftaran merek izinesia pajaknesia

Cara Menghitung PPh Final Pasal 4 ayat 2

Berikut adalah beberapa contoh perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2:

  1. Merry menyimpan uang di Bank BCB dalam bentuk deposito sebesar Rp 5.000.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atas deposito tersebut, Merry menerima bunga setiap bulannya sebesar Rp 50.000. Berapa pajak yang harus dibayarkan atas bunga deposito yang didapatkan Merry?

Jawab :

Bunga deposito yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2 adalah bunga deposito yang bernilai di atas Rp Rp 7.500.000.

  1. Sindy mengikuti acara undian berhadiah dan berhasil mendapatkan hadiah undian senilai Rp 15.000.000. Dari hadiah undian tersebut, berpaa pajak yang harus dipotong?

Jawab :

Pajak Hadiah Undian = 25% x Rp 15.000.000 = Rp 3.750.000

  1. Lela memiliki tabungan di Bank MoneyABC sebesar Rp 500.000.000 dengan bunga 12% pertahun. Sehingga bunga yang diterima perbulannya adalah Rp 5.000.000. Berapa pajak PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipungut?

Jawab :

Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 = 20% x Rp 5.000.000 = Rp 1.000.000 perbulan atau Rp 12.000.000 selama setahun

Cara Lapor PPh Final Pasal 4 ayat 2

PPh Final adalah jenis pajak yang akan dikenakan langsung saat Wajib Pajak menerima penghasilan dan langsung disetorkan kepada negara. Karena sifat pemungutannya yang tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan. Namun, PPh Final tetap harus dilaporkan. Oleh karena itu, wajib pajak harus mempersiapkan bukti potong dari jenis PPh yang akan dilaporkan melalui E-Bupot Unifikasi. Simak langkah-langkah di bawah ini:

  • Login ke Akun DJP Online WP Badan dengan memasukkan NPWP dan Password akun DJP Online. Ketikan captcha yang sesuai lalu klik “Login”
  • Jika baru pertama kali ingin menggunakan fitur e-Bupot Unifikasi, pastikan fitur tersebut sudah diaktifkan dengan cara klik “Tab Profil”. Kemudian klik Aktivasi Fitur Layanan. Kemudian pastikan fitur e-Bupot Unifikasi sudah di ceklis, jika belum WP bisa menceklisnya. Kemudian klik Ubah Fitur Layanan
  • Sebelum membuat bukti potong WP perlu mendaftarkan penandatangan dengan cara klik Tab Pengaturan. Lalu muncul apa saja yang harus diisi. Kemudian Klik “Wajib Pajak/Kuasa”.
  • Identitas disarankan klik “NPWP”. Masukan no NPWP Pengurus yang bertandatangan di bukti potong. Masukan nama lengkap sesuai NPWP dan Centang status “Aktif”. Kemudian klik Simpan. Dapat mengatur nonaktif atau aktif dengan cara pada kolom Aksi klik Aktifkan/Nonaktifkan.
  • Untuk memulai buat bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 maka klik Menu PPh Pasal 4 ayat 2. Lalu klik Submenu Rekap BP Pasal PPh Pasal 4 ayat 2.
  • Isikan Identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut meliputi Tahun Pajak (pilih tahun pajak dengan tahun pajak saat terjadinya transaksi pembelian jasa, sesuai dengan dokumen tagihan), Masa Pajak (pilih masa pajak sesuai dengan bulan saat terjadinya transaksi pembelian jasa, sesuai dengan dokumen tagihan), Identitas (disarankan untuk menggunakan NPWP karena tarifnya hanya 2% jika menggunakan NIK akan dikenakan tarif pajak 2x lipat atau 4%), lalu Isi NPWP/NIK dengan benar karena Nama akan muncul otomatis sesuai dengan data perpajakan yang sudah terintegrasi. Kemudian klik Berikutnya
  • Isikan rincian Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut meliputi:
  • Kode Objek Pajak
  • Lalu pilih Fasilitas Pajak Penghasilan, jika Tanpa Fasilitas maka klik “tanpa fasilitas”. Jika memperoleh fasilitas dibebaskan potong PPh maka wajib melampirkan SKB (Surat Keterangan Bebas) yang kemudian nomor SKB nya diinput. Jika DTP maka wajib melampirkan SK penetapan DTP nya dan memberikan nomor NTPN atas DTP. Jika memperoleh fasilitas tarif pajak UMKM maka wajib melampirkan SK PP 23 Tahun 2018 yang kemudian nomor SK tersebut diinput.
  • Jumlah Penghasilan Bruto, masukan sebesar angka tagihan pada invoice. Jika dikenakan PPN maka angka yang dimasukan adalah DPP nya (Dasar Pengenaan Pajak).
  • Kemudian tarif dan PPh yang dipotong nominalnya akan muncul secara otomotis sesuai dengan inputan Poin C, F, G, dan H.
  • Kemudian klik Berikutnya
  • Tambahkan Dokumen Dasar Pemotongan dengan cara tekan tombol Tambah
  • Terakhir, isikan Identitas Pemotong Pajak
  • Klik pernyataan kebenaran dan klik “simpan”
  • Kemudian hasil perekaman akan muncul menu daftar BP Pasal 4 ayat 2
  • Setelah merekam bukti potong, posting seluruh data bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 yang sduah diterbitkan ke dalam draft SP dengan memilih Tab Pajak Penghasilan kemudian pilih Menu Posting. Pilih Tahun Pajak dan Masa Pajak bukti potong yang dibuat. Kemudian klik Cek.
  • Buat kode billing, setor, kemudian rekam bukti setor
  • Setelah merekam bukti penyetoran maka Langkah selanjutnya adalah pelaporan SPT Masa dengan Klik Menu SPT Masa. Kemudian pilih Submenu Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi. Lalu pilih Aksi Lengkapi SPT. Pada saat melengkapi SPT WP Badan dapat mengecek kembali jumlah bruto yang seharusnya menyamakan dengan dokumen fisik. Jika sudah sesuai klik Simpan
  • Saat diklik simpan akan kembali ke laman SPT Masa. Kemudian untuk mengirim SPT WP Badan dapat menekan icon Kirim SPT pada kolom Aksi.
  • Kemudian klik Kirim SPT, dan WP Badan akan diminta Passphrase dan Sertifikat Elektronik sebagai konfirmasi pengiriman SPT. Lalu tekan Kirim.
  • Data SPT yang berhasil dikirimkan dapat dilihat di Menu Dashboard

Penulis : Team Izinesia

Open chat
1
Salam Hormat Kami pajaknesia.id