pembuatan kode billing pajak
apa itu denda telat bayar pkb beserta contoh dan penjelasan artikel pajaknesia bekasi jakarta bogor bandung depok tangerang

Apakah ada Denda Telat Bayar Pajak kendaraan Bermotor? (Jasa Konsultan pajak) Pajaknesia.id

Apa Itu PKB?

Tidak hanya menampilkan identitas kendaraan tertentu, STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan juga melampirkan berbagai informasi berupa singkatan-singkatan. Salah satu dari singkatan tersebut adalah PKB. PKB adalah singkatan dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pada sebelah kanan PKB dalam STNK akan dilampirkan nominal yang sudah dibayarkan sebelumnya. Besar PKB bisa berbeda-beda di tiap daerah. Selain dihitung dari 1,5% nilai jual kendaraan, tagihan PKB akan disesuaikan lagi dengan peraturan daerah yang berlaku. 

Di Indonesia sendiri terdapat peraturan PKB yang mengatur hal ini, yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor mengenai semua orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dikenakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tersebut. 

Subjek PKB

Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak milik Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Objek PKB

Ada beberapa jenis objek pajak kendaraan bermotor atau PKB yang perlu kamu ketahui. Berikut merupakan klasifikasi dan penjelasan kendaraan bermotor yang akan dikenai pajak. 

  1. Semua jenis kendaraan kecuali :
    1. Kereta api
    2. Kendaraan bermotor untuk pertahanan dan keamanan suatu negara
    3. Kendaraan bermotor milik kedutaan, konsulat, perwakilan asing. Hal ini diadakan dengan tujuan untuk timbal balik. 
    4. Kendaraan milik lembaga internasional yang meraih fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah di Indonesia
    5. Kendaraan importir atau kendaraan milik pabrik yang ditujukan bukan untuk dijual dan hanya sebagai objek untuk pameran. 
  2. Kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap suatu kendaraan bermotor
  3. Tergolong dalam definisi yang menjelaskan apa itu kendaraan bermotor, dengan penguraian sebagai berikut:
    1. Kendaraan bermotor yang bergerak dengan gandengannya serta dioperasikan di darat
    2. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai ukuran isi kotor GT 7 (Tujuh Gross Tonnage)

Tarif PKB

  1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:
    1. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
    2. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
    3. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
    4. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
    5. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);
    6. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
    7. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen);
    8. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
    9. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
    10. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
    11. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);
    12. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
    13. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
    14. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
    15. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen);
    16. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen);
    17. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas, sebesar 10% (sepuluh persen);
  2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
  3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk :
    1. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen
    2. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
    3. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen)
  4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen)

Dasar Hukum PKB

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Jenis-Jenis PKB

Terdapat dua jenis pajak kendaraan bermotor, yakni pajak kendaraan bermotor tahunan dan pajak kendaraan bermotor lima tahunan.

  1. Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan

Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan adalah jenis pajak rutin yang wajib dibayarkan setiap tahunnya. Perlakuan pajak ini sama seperti Pajak Penghasilan(PPh) yang juga harus dibayarkan secara rutin.

  1. Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan

Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan adalah jenis pajak rutin yang wajib dibayarkan setiap lima tahun sekali. Tidak hanya membayar pajak saja, terdapat pergantian plat nomor kendaaran serta STNK.

Dasar Pengenaan Pajak

  • DPP untuk PKB

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor didapatkan dari hasil perkalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan besaran angka yang menggambarkan pencemaran lingkungan dan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan tersebut dalam skala yang relatif. 

  • DPP untuk Pajak Khusus

Selain pajak yang utama, ada pula dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang ditujukan bagi kendaraan yang beroperasi selain di jalanan pada umumnya. Contoh kendaraan yang akan dikenai pajak ini yaitu kendaraan alat berat, kendaraan yang beroperasi di air. Kemudian dari penentuan jenis kendaraannya, pajak khusus juga akan dinilai dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Cara Menghitung PKB

Budi memiliki motor pertamanya dengan PKB tertera pada STNK sebesar Rp 220.000 dan SWDKLLJ sebesar Rp 35.000. Berapa PKB terutangnya?

Jawab :

Tarif Pajak Kendaraan = NJKB x Koefisien x Tarif Pajak

= ((PKB/2) x 100) x 1 x 2%

= ((Rp 220.000/2) x 100) x 1 x 2%

= Rp 11.000.000 x 1 x 2%

= Rp 220.000

Kemudian, untuk pembayaran pajak tiap tahunnya, hasil perhitungan tarif pajak kendaraan tadi ditambah dengan SWDKLLJ. Maka, total pajaknya ialah Rp 220.000 + Rp 35.000 = Rp 255.000.

Denda Telat Bayar PKB

Besaran pajak di atas tentu akan berbeda apabila telat membayar pajak atau melewati tanggal jatuh temponya. Denda yang dikenakan juga berbeda tergantung dari besar pajak kendaraan dan waktu keterlambatannya. Namun, cara menghitungnya tetap sama, yakni dengan rumus sebagai berikut.

  • Denda pajak motor 1 hari – 1 bulan : 25% dari pajak pokok per tahun
  • Denda pajak motor 2 bulan : PKB x 25% x 2/12 + denda SWDKLLJ
  • Denda pajak motor 6 bulan : PKB x 25% x 6/12 + denda SWDKLLJ
  • Denda pajak motor 1 tahun : PKB x 25% x 12/12 + denda SWDKLLJ
  • Denda pajak motor 2 tahun : 2 x PKB x 25% x 12/12 + denda SWDKLLJ

Cara Membayar PKB

Berikut ini merupakan langkah-langkah atau prosedur yang harus dilalui bagi Wajib Pajak yang ingin membayarkan pajak satu tahunan kendaraan bermotornya:

  1. Wajib Pajak harus mengisi formulir perpanjangan STNK yang telah tersedia di loket
  2. Memberikan formulir yang telah diisi beserta dengan lampiran dokumen yang menjadi syarat pembayaran pajak tahunan ke loket pendaftaran
  3. Setelah itu Wajib Pajak dapat menunggu panggilan, dan nantinya apabila tidak ada kendala pada berkas yang telah diserahkan, maka petugas akan memanggil untuk menyerahkan lembar besaran pajak yang harus dibayarkan
  4. Kemudian Wajib Pajak diarahkan untuk membayar pajak kendaraan di loket pembayaran. Setelahnya menunggu panggilan untuk penerbitan STNK (pengesahan) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) baru di loket bagian pengeluaran STNK (pengesahan) dan SKPD baru
  5. Setelah itu, Wajib Pajak dapat menerima STNK (pengesahan) dan SKPD yang baru dan diharuskan untuk melakukan pengecekan terhadap STNK tersebut untuk memastikan pajak yang telah dibayarkan dan dilakukan pembaharuan.

 

Penulis : Team Izinesia

Jasa Pengurusan Perizinan, Jasa Pembuatan CV, Jasa Konsultan Pajak, Jasa Pembuatan PT, Jasa Pendirian PT, izin pendirian pt, izin Pendirian pt jakarta murah, izin pendirian pt bogor murah, izin pendirian pt depok murah , izin pendirian pt tangerang Selatan murah, izin pendirian pt bekasi murah, izin pendirian pt bandung murah , izin pendirian pt banda aceh murah, izin pendirian pt denpasar bali murah, izin pendirian pt ambon murah, izin pendirian pt Banjarmasin murah, izin pendirian pt serang banten cilegon murah, izin pendirian pt cirebon murah, izin pendirian pt yogyakarta solo murah, izin pendirian pt Kediri murah, izin pendirian pt bandar lampung murah, izin pendirian pt Makassar murah, izin pendirian pt manado murah, izin pendirian pt medan murah, IZINESIA Pendirian Badan Usaha PT Padang murah, izin pendirian Badan Usaha PT Palembang murah, izin Pendirian Badan Usaha PT BSD Alam Sutera murah, izin pendirian Badan Usaha PT Surabaya Malang murah, izin pendirian Badan Usaha PT Tasikmalaya murah, Pendirian PT Perorangan, Pendirian PT Perorangan Jakarta, Pendirian PT Perorangan Bogor, Pendirian PT Perorangan Depok, Pendirian PT Perorangan Tangerang Selatan, Jasa Pendaftaran Merek Paten Cipta HAKI, Jasa Konsultan Hukum Pengacara Advokat, Sewa Kantor Virtual Office murah jakarta tangerang bekasi, jasa Konsultan Pajak Tax Amnesty murah, izin jasa pembuatan cv murah, jasa pendirian cv murah, izin pendirian cv murah, izin jasa pembuatan pt murah, jasa pendirian pt murah, izin pendirian pt murah, jasa izin pendirian pembuatan pengurusan yayasan murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan jakarta murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan bogor murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan depok murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan tangerang banten serang murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan bsd serpong bintaro murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan bekasi cikarang karawang murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan bandung, jasa izin pendirian pembuatan pengurusan koperasi murah, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah jakarta, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah bogor, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah depok, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah tangerang, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah bekasi, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah bandung, jasa pengurusan pembubaran pt cv pma murah jakarta bogor depok tangerang bekasi, jasa pengurusan sni murah jakarta bogor depok, jasa pengurusan perizinan sni murah tangerang bekasi bandung, jasa pengurusan sertifikat iso jakarta bogor depok tangerang bekasi bandung murah, jasa pengurusan sertifikat postel sdppi kominfo murah jakarta bogor depok tangerang bekasi bandung, jasa pengurusan sertifikat k3l murah jakarta bogor depok tangerang bekasi bandung, jasa pembuatan pt, Jasa izin pendirian pembuatan pengurusan PT Depok murah, Jasa izin pendirian pembuatan pengurusan PT bekasi murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian PT Bogor murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian pt tangerang murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian PT jakarta murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt bandung murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt bali denpasar murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt bandar lampung murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt banjarmasin murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt banda aceh murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt banten serang murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt bsd alam sutera murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt cirebon murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt yogyakarta solo murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt makassar murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt manado murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt medan murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt padang murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt palembang murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt surabaya malang murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt tasikmalaya murah, Jasa Konsultan Hukum Pengacara Advokat, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Jakarta murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV bogor murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV depok murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV tangerang murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV bekasi murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV bandung murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV surabaya murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV yogyakarta solo murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV banten cilegon murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Medan murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Palembang murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV bali murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV aceh murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Pekanbaru murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Makassar murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Pontianak murah, izin jasa pendaftaran pengurusan haki murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki cirebon murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki aceh murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki bali murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki bandung murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki banjarmasin murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki bekasi murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki bogor murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki bsd alam sutera murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki cikarang murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki cilegon murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki depok murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki jakarta murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki balikpapan murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki lampung kediri murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki makassar manado murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki padang medan murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki palembang mataram murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki pekalongan tegal murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki semarang surakarta murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki serang banten murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki Surabaya malang murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki tangerang bsd murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki tasikmalaya murah, jasa pembuatan aplikasi android dan ios desktop murah, jasa pembuatan pt murah, jasa konsultan pajak, bimbel snbt murah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Open chat
1
Salam Hormat Kami pajaknesia.id