CARA MENCEGAH DAN MENGATASI SENGKETA PAJAK DI INDONESIA

Apa itu sengketa pajak?

Sengketa pajak adalah sengketa dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan fiskus atau pejabat perpajakan yang berwenang karena adanya keputusan tagihan yang dpat diajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sengketa pajak merupakan salah satu hal yang dihindari oleh wajib pajak.

Sengketa pajak timbul karena adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP berdasarkan undang-undang. Namun, wajib pajak yang menerima kebijakan perpajakan tersebut merasa tidak puas, sehingga wajib pajak mengajukan upaya hukum keberatan atau banding ke pengadilan pajak sesuai dengan UU No 14 Tahun 2022.

Sengketa pajak biasanya terjadi karena pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat memicu perbedaan perhitungan pajak atau perbedaan pendapat antara otoritas pajak dengan wajib pajak.

Perbedaan pemahaman mengenai suatu peraturan biasanya terjadi karena adanya peraturan yang belum pasti atau terdapat aturan yang multitafsir. Ketika peraturan bersifat multitafsir, pada umumnya terjadi situasi dimana pembayar pajak dan otoritas pajak memiliki posisi yang berbeda dalam menerapkan ketentuan. Dengan begitu kedua belah pihak akan berusaha untuk mempertahankan posisinya. Saat kondisi ini terjadi dan diantara wajib pajak dan fiskus tidak ditemukan kesepakatan serta pemahaman yang sama, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dalam Pengadilan Pajak.

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas suatu:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apa Saja Jenis Administrasi Peradilan Pajak?

Peradilan Administrasi Pajak umumnya melibatkan 2 pihak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus. Peradilan Administrasi Pajak sendiri dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Peradilan Administrasi Tidak Murni (hanya melibatkan 2 pihak, yaitu: Pihak Wajib Pajak dan Pihak Fiskus)
2. Peradilan Administrasi Murni (Peradilan yang melibatkan 3 pihak, yaitu:Pihak Wajib Pajak, Fiskus dan Hakim yang mengadili)

Pengadilan Pajak sudah ada pada masa sebelum kemerdekaandan lebih dikenal dengan peradilan. Peradilan dapat dibedakan, yakni peradilan tingkat pertama dan kedua. Peradilan pertama tidak dapat dikatakan sebagai peradilan dalam arti yang sebenarnya atau peradilan murni. Hal ini disebabkan instansi yang melaksanakan fungsi peradilan adalah sama dengan yang melakukan penetapan pajak. Dengan kondisi seperti ini, tentu saja wajib pajak berada dipihak yang lemah dan sulit untuk mendapatkan pengadilan yang sebenarnya.

Wewenang Pengadilan Pajak

Kewenangan dan kekuasaan lembaga peradilan pajak diatur dalam Pasal 31, 31, dan 33 UU No 14 tahun 2002 sebagai berikut:

1. Tugas dan wewenang pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutusa sengketa pajak.
2. Dalam hal banding, pengadilan pajak hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
3. Dalam hal gugatan, pengadilan pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang‐Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, di mana yang terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang‐undangan perpajakan yang berlaku
4. Tugas dan kewenangan pengadilan pajak juga terkait dengan pengawasan terhadap kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak‐ pihak yang bersengketa dalam sidang‐sidang pengadilan pajak, yang mana pengawasannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Pengadilan Pajak.
5. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, keputusan pengadilan pajak bersifat final. Artinya, putusan pengadilan pajak atas sengketa pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum.
6. Pengadilan pajak memiliki kuasa untuk memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga guna keperluan pemeriksaan sengketa pajak sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku

Tugas dan Wewenang Pejabat Pajak (Fiskus)

1. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Surat

Ketetapan Pajak yang dapat diterbitkan oleh fiskus adalah terkait dengan penyetoran atau penagihan pajak, baik itu pajak negara maupun pajak daerah. Kecuali untuk pajak negara yang berkaitan dengan Bea Materai, Bea Masuk, dan Cukai.

2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak

Surat ini merupakan surat yang digunakan oleh pejabat pajak untuk dapat melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi dan denda kepada Wajib Pajak. Surat Tagihan Pajak ini bersifat memaksa dan Wajib Pajak tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan keberatan.

3. Menerbitkan Keputusan

Fiskus atau pejabat pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak negara (pusat) atau pajak daerah, khususnya adalah pajak yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Brang Mewah (PPnBM)

4. Melakukan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini terkait dengan serangkaian kegiatan untuk dapat mencari, mengumpulkan, mengolah data, atau keterangan lainnya berkaitan dengan pemenuhan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya atau dengan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku pada Undang‐Undang (UU) perpajakan.

5. Melakukan Penyegelan

Kegiatan penyegelan dilakukan oleh fiskus dengan tujuan mengamankan atau mencegah hilangnya catatan, buku, dan dokumen yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan. Penyegelan ini biasanya dilakukan karena adanya ketidakpatuhan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang‐Undang (UU) perpajakan yang berlaku. Perlu diketahui, bahwa penyegelan ini hanya dapat dilakukan kepada Wajib Pajak terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Brang Mewah (PPnBM).

6. Melakukan Pengangkatan Pejabat

Pengangkatan Pejabat dilakukan untuk Melaksanakan Peraturan Undang‐Undang (UU) Perpajakan Dengan adanya pengangkatan pejabat ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja agar pelaksanaan kegiatan perpajakan dapat berjalan dengan baik. Pengangkatan pejabat ini adalah berkaitan dengan Petugas Pajak dan juga Jurusita Pajak. Petugas Pajak yang diangkat adalah berasal dari dari dalam maupun luar Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bagaimana cara untuk mencegah sengketa pajak?

Apabila sengketa pajak semakin sering terjadi, maka diperlukan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan efisien. Berikut adalah beberapa cara yang dianggap efisien untuk mencegah terjadinya sengketa pajak:

1. Melakukan Sosialisasi

Pemerintah dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, dengan tujuan agar wajib pajak mengetahui serta memahami informasi terbaru soal pajak, sehingga kesalahpahaman dikemudian hari dapat diminimalisir.

2. Pelatihan Karyawan Secara Berkala

Fiskus atau petugas yang mengurus pajak perlu dibina atau diberikan pelatihan secara berkelanjutan. Kemampuan sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam beberapa masalah yang terjadi.

3. Melibatkan Pihak Ketiga

Konsultan merupakan salah satu pihak ketiga yang memiliki izin resmi. Dengan melibatkan konsultan pajak yang telah berpengalaman, pelaporan, penghitungan hingga pembayaran mempunyai sedikit kesalahan. Sehingga sengketa pajak dapat dicegah.

Penulis : Team Izinesia