pembuatan kode billing pajak aplikasi pebukuan laporan keuangan umkm pribadi bisnis
batas waktu penerbitan faktur pajak beserta contoh dan penjelasannya artikel pajaknesia bekasi jakarta bogor bandung depok ta

Batas Waktu Penerbitan Faktur Pajak (Jasa Konsultan pajak) Pajaknesia.id

Pengertian Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan salah satu dokumen penting dalam suatu transaksi yang mengandung perpajakan. Sesuai namanya yang menyimpan kata elektronik, maka e-Faktur berbeda dengan faktur pajak fisik karena pengisiannya dilakukan secara digital lewat aplikasi atau situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online). Perbedaan antara faktur pajak kertas dan elektronik yaitu terkait kemudahan dan keamanan. Berikut keunggulan-keunggulan pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur:

  1. Format yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
  2. Menggunakan tanda tangan elektronik berupa QR Code
  3. Tidak diwajibkan untuk mencetak bukti faktur pajak
  4. Jenis transkasi yang hanya diinput hanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
  5. Pelaporan SPT PPN dapat dilakukan dengan aplikasi yang sama dengan e-Faktur

e-Faktur hanya dapat digunakab oleh seseorang yang sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Dirjen Pajak. Jika seseorang belum dinyatakan sebagai PKP, maka pengurusan PKPnya dapat diurus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Selain itu, PKP juga harus memiliki sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Manfaat e-Faktur Bagi Pengusaha Kena Pajak

Berikut ini adalah manfaat e-Faktur bagi pengusaha kena pajak:

  1.  Bagi PKP penjual
  • Tanda tangan menggunakan tanda tangan elektronik
  • Ttidak harus dicetak
  • PKP tidak perlu membuat SPT masa PPN lagi karena aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat SPT masa PPN
  • Untuk PKP yang memakai e-Faktur pajak dapat meminta nomor seri atau kode faktur yang bisa dilihat dari situs pajak sehingga tidak perlu mengunjungi KPP lagi.
  1. Bagi PKP Pemerintah
  • Memudahkan pengawasan saat melakukan validasi pajak masukan dan keluaran dengan lengkap.
  • Proses pemeriksaan, pemberian nomor seri, sekaligus pelaporan faktur pajaknya semakin praktis dan mudah.
  • Sistem yang sudah berbasis elektronik bisa meminimalisir terjadinya penyalahgunaan terhadap faktur pajak.
  • Indonesia bisa berkontribusi maksimal untuk program green tax di dunia karena penggunaan e-Tax.

Jenis-Jenis e-Faktur

Jika dilihat secara umum maka faktur pajak digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

  1. Faktur Pajak Keluaran

Faktur pajak keluaran dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penjualan atau penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) atau BKP yang masuk dalam golongan barang mewah. Informasi yang terdapat dalam faktur pajak keluaran antara lain:

  • Identitas lawan transaksi (PKP pembeli)
  • Nama BKP atau JKP yang ditransaksikan
  • Harga jual/Penggantian Uang Muka/Termin
  • Dasar Pengenaan Harga (DPP)
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  1. Faktur Pajak Masukan

Faktur pajak masukan diterima oleh PKP pembeli dari PKP penjual yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Informasi yang terdapat dalam faktur pajak masukan antara lain:

  • Identitas Wajib Pajak yang menyerahkan BKP/JKP
  • Identitas Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP
  • Jenis barang atau jasa/jumlah harga jual atau penggantian/potongan harga
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak

Cara Membuat E-Faktur

Berikut adalah langkah-langkah membuat E-Faktur:

  1. Download Aplikasi e-Faktur melalui https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi
  2. Ekstrak aplikasi dengan menggunakan WinRAR, 7-zip ataupun dengan aplikasi sejenisnya
  3. Buka Situs Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) kemudian login untuk melakukan konfigurasi pada file sertifikat digital dan melakukan permintaan nomor seri faktur pajak (NFSP) yang sesuai jumlah faktur pajak yang telah dibuat seperti dalam tiga bulan terakhir
  4. Input Data Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) pada menu untuk membuat pajak keluaran dengan
  5. Klik referensi kemudian pilih “referensi nomor faktur” lalu pilih “rekam range faktur pajak”
  6. Jika sudah pada menu “faktur” klik “pajak keluaran” atau “pajak masukan” untuk mendapatkan informasi tersebut.
  7. Jika ingin input data untuk pajak keluaran atau masukan satu per satu, maka dapat masuk ke “menu” kemudian pilih “administrasi faktur” dan pilih “rekam faktur”
  8. Jika ingin input data untuk pajak keluaran atau masukan sekaligus, maka dapat masuk ke “menu” kemudian pilih “impor” lalu pilih “open file” dan klik “proses impor”. Kemudian klik preview
  9. Apabila masih ada yang memang perlu diperbaiki maka Anda bisa klik ubah.
  10. Cek Kembali Kolom Status Approval, jika kolom status menunjukkan approval, maka faktur pajak elektronik telah dibuat dengan benar. Namun, jika yang muncul adalah reject, artinya upload faktur pajak elektronik gagal. Untuk mengetahui penyebabnya, cek kembali keterangan untuk memperbaikinya.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, PKP wajib membuat Faktur Pajak pada saat:

  • Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
  • Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
  • Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
  • Saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP
  • Saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

Di dalam Faktur Pajak yang akan dibuat oleh PKP, setidaknya harus memuat keterangan sebagai berikut:

  1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP
  2. Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP yang meliputi:
  • Nama, alamat, dan NPWP, bagi wajib pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah
  • Nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • Nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi
  • Nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PPh
    1. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
    2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut
    3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut
    4. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
    5. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

Batas Waktu Penerbitan Faktur Pajak

Pada dasarnya, tujuan utama penetapan batas waktu penerbitan faktur pajak adalah untuk memastikan pungutan PPN dan PPnBM, terlaksana secara penuh. Selain itu, penetapan batas waktu penerbitan Faktur Pajak juga diperlukan untuk menyelaraskan perhitungan pajak. Dengan kata lain, ketentuan ini juga diperlukan untuk melakukan penyelarasan pengakuan penghasilan di dalam perhitungan peredaran usaha. Biasanya hal ini terkait dengan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan peredaran usaha untuk penghitungan PPN.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, batas waktu penerbitan Faktur Pajak ditetapkan berdasarkan lima kondisi berikut ini:

  1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP, dalam hal ini pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP
  2. Saat penerimaan pembayaran, dalam hal ini pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP/JKP
  3. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP
  4. Pada waktu penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
  5. Ketika PKP menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut PPN

Namun, Faktur Pajak tersebut harus sudah diunggah ke DJP untuk mendapatkan persetujuan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah transaksi dilakukan. Jika terlambat dari batas waktu yang sudah ditentukan untuk unggah e-Faktur tersebut, maka Faktur Pajak yang diunggah akan ditolak oleh DJP dan PKP akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari DPP. Kemudian PKP diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak berakhirnya batas waktu pembuatan Faktur Pajak di atas. jika PKP terlambat membuat Faktur Pajak yakni melewati batas waktu 3 bulan dari transaksi PPN, akan dianggap tidak membuat Faktur Pajak.

Namun ketika PKP melakukan pembetulan pajak dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat kurang bayar ataupun lebih bayar, maka dikenakan sanksi yang didasaarkan pada tarif bunga sanksi administrasi pajak untuk mengetahui jumlah sanksi/denda pajaknya. BKP/JKP dengan harga jual yang lebih besar tentu memiliki nilai sanksi denda yang lebih besar pula sehingga merugikan PKP sendiri. Selain itu, PKP juga tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan di waktu yang sudah ditentukan.

 

Penulis : Team Izinesia

Jasa Pengurusan Perizinan, Jasa Pembuatan CV, Jasa Konsultan Pajak, Jasa Pembuatan PT, Jasa Pendirian PT, izin pendirian pt, izin Pendirian pt jakarta murah, izin pendirian pt bogor murah, izin pendirian pt depok murah , izin pendirian pt tangerang Selatan murah, izin pendirian pt bekasi murah, izin pendirian pt bandung murah , izin pendirian pt banda aceh murah, izin pendirian pt denpasar bali murah, izin pendirian pt ambon murah, izin pendirian pt Banjarmasin murah, izin pendirian pt serang banten cilegon murah, izin pendirian pt cirebon murah, izin pendirian pt yogyakarta solo murah, izin pendirian pt Kediri murah, izin pendirian pt bandar lampung murah, izin pendirian pt Makassar murah, izin pendirian pt manado murah, izin pendirian pt medan murah, IZINESIA Pendirian Badan Usaha PT Padang murah, izin pendirian Badan Usaha PT Palembang murah, izin Pendirian Badan Usaha PT BSD Alam Sutera murah, izin pendirian Badan Usaha PT Surabaya Malang murah, izin pendirian Badan Usaha PT Tasikmalaya murah, Pendirian PT Perorangan, Pendirian PT Perorangan Jakarta, Pendirian PT Perorangan Bogor, Pendirian PT Perorangan Depok, Pendirian PT Perorangan Tangerang Selatan, Jasa Pendaftaran Merek Paten Cipta HAKI, Jasa Konsultan Hukum Pengacara Advokat, Sewa Kantor Virtual Office murah jakarta tangerang bekasi, jasa Konsultan Pajak Tax Amnesty murah, izin jasa pembuatan cv murah, jasa pendirian cv murah, izin pendirian cv murah, izin jasa pembuatan pt murah, jasa pendirian pt murah, izin pendirian pt murah, jasa izin pendirian pembuatan pengurusan yayasan murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan jakarta murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan bogor murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan depok murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan tangerang banten serang murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan bsd serpong bintaro murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan bekasi cikarang karawang murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian yayasan bandung, jasa izin pendirian pembuatan pengurusan koperasi murah, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah jakarta, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah bogor, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah depok, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah tangerang, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah bekasi, jasa pengurusan penutupan pt cv pma yayasan koperasi murah bandung, jasa pengurusan pembubaran pt cv pma murah jakarta bogor depok tangerang bekasi, jasa pengurusan sni murah jakarta bogor depok, jasa pengurusan perizinan sni murah tangerang bekasi bandung, jasa pengurusan sertifikat iso jakarta bogor depok tangerang bekasi bandung murah, jasa pengurusan sertifikat postel sdppi kominfo murah jakarta bogor depok tangerang bekasi bandung, jasa pengurusan sertifikat k3l murah jakarta bogor depok tangerang bekasi bandung, jasa pembuatan pt, Jasa izin pendirian pembuatan pengurusan PT Depok murah, Jasa izin pendirian pembuatan pengurusan PT bekasi murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian PT Bogor murah, jasa izin pengurusan pembuatan pendirian pt tangerang murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian PT jakarta murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt bandung murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt bali denpasar murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt bandar lampung murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt banjarmasin murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt banda aceh murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt banten serang murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt bsd alam sutera murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt cirebon murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt yogyakarta solo murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt makassar murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt manado murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt medan murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt padang murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt palembang murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt surabaya malang murah, jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt tasikmalaya murah, Jasa Konsultan Hukum Pengacara Advokat, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Jakarta murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV bogor murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV depok murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV tangerang murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV bekasi murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV bandung murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV surabaya murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV yogyakarta solo murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV banten cilegon murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Medan murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Palembang murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV bali murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV aceh murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Pekanbaru murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Makassar murah, Jasa izin Pembuatan pengurusan pendirian CV Pontianak murah, izin jasa pendaftaran pengurusan haki murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki cirebon murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki aceh murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki bali murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki bandung murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki banjarmasin murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki bekasi murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki bogor murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki bsd alam sutera murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki cikarang murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki cilegon murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki depok murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki jakarta murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki balikpapan murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki lampung kediri murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki makassar manado murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki padang medan murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki palembang mataram murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki pekalongan tegal murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki semarang surakarta murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki serang banten murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki Surabaya malang murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki tangerang bsd murah, jasa izin pendaftaran pengurusan merek paten cipta haki tasikmalaya murah, jasa pembuatan aplikasi android dan ios desktop murah, jasa pembuatan pt murah, jasa konsultan pajak, bimbel snbt murah,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ⓒ Copyright 2016 - PAJAKNESIA.ID - All Right Reserved

Open chat
1
Salam Hormat Kami pajaknesia.id